Seperti apa Pemimpin Bermoral Pancasila?

KRISIS MORAL, itulah yang terjadi pada bangsa ini. Minimnya pemimpin yang menjadi teladan, membuat masyarakat pesimis akan terjadi peningkatkan moral bangsa. Apalagi ditambah berbagai kasus korupsi yang melibatkan pemimpin, pejabat, anggota DPR dan tokoh bangsa. Hal ini menunjukan degradasi moral pada tahap krusial melanda bangsa ini.

Era globalisasi yang diwarnai dengan triple T Revolution (technology, telecommunication, and tourism) membawa pergeseran-pergeseran nilai yang berdampak luas pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan moral pemimpin sebagai pengejawantahan nilai luhur dan budaya bangsa.

Moral kepemimpinan bagi pemimpin tingkat nasional bersumber pada nilai dasar Pancasila. Aktualisasi moral kepemimpinan berdasar Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kini menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan tantangan pembangunan nasional. Moral kepemimpinan bagi pemimpin nasional yang bersumber pada Pancasila tercermin secara terpadu dalam kelima sila dalam Pancasila.

1) Moral Takwa
Moral takwa dalam dimensi vertical dan horizontal. Moral ketakwaan dalam dimensi vertical adalah sikap dan perilaku pemimpin yang melaksanakan ibadah secara konsisten menurut agama yang dianutnya. Moral ketakwaan dalam dimensi horizontal ditandai oleh sikap dan perilaku pemimpin yang melihat dirinya sama dengan orang-orang yang dipimpinnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku menghargai pekerjaan, mempercayai kemampuan dan menghormati orang pada bidang pengabdiannya terpatri dalam tindak kesehariannya sebagai pemimpin.

2) Moral Kemanusiaan
Aktualisasi moral kemanusiaan dalam kepemimpinan bagi pemimpin tingkat nasional identik dengan sikap dan perilaku pemimpin menyadari adanya hak-hak asasi perangkat aturan kebersamaan yang melapangkan aktualisasi HAM dalam batas-batas tanggungjawab sosial bermasyarakat. Aktualisasi HAM berkaitan erat pula dengan moral ketakwaan dalam dimensi horizontal yang meluangkan berkembangnya hubungan-hubungan sosial yang akrab , saling menghargai, dan saling menghormati di antara pemimpin dan yang dipimpin diantara sesame pemimpin dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat.

3) Moral Kebersamaan dan Kebangsaan
Aktualisasi moral kebersamaan berkaitan dengan moral ketakwaan dan moral kemanusiaan yang identik dengan semangat persatuan dinatara sesame warga (pemimpj dan yang dipimpin). Mereka sadar bahwa hanya dengan kebersamaan dapat mencapai tujuan. Apabila moral kebersamaan diterapkan dalam kehidupan bernegara maka terbangunlah semangat kebangsaan dan semangat pengabdian sebagai pemimpin tingkat nasional yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi dan golongan/ kelompok maupun daerah.

4) Moral kerakyatan
Aktualisasi moral kerakyatan dalam kepemimpinan bagi pemimpin tingkat nasional ditandai oleh sikap dan perilaku keterbukaan (transparancy) konsitensi (consistency) dan kepastian (certainty) dalam implementasi kebijaksanaan. Moral kerakyatan maupun lanjutan dari moral ketakwaan, kemanusiaan dan kebersamaan yang mengharuskan pemimpin menyatu dengan mereka yang dipimpin, menyatu dengan rakyatnya. Sehingga rakyat menjadi aspiratif , bebas dalam batas-batas kebersamaan berbangsa dan pemimpin menjadi fasilidatif dedikatif terhadap tuntutan masyarakat.

5) Moral Keadilan
Aktualisasi moral keadilan dalam kepemimpinan bagi pemimpin tingkat nasional ditandai dengan sikap dan perilaku keadilan dan kejujuran yang didasarkan pada tuntutan keimanan dan ketakwaan. Moral keadilan berhimpit dengan semangat kebersamaan dan kebangsaan serta kemampuan menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan kepemimpinan. Ini merupakan moral yang memiliki kredibilitas dan kemandirian.

(DP/ disarikan dari materi lemhanas)
http://www.pusakaindonesia.org/seperti-apa-pemimpin-bermoral-pancasila/